Raja Alam Sambaliung, Penguasa Lokal yang Menantang Dominasi Hindia Belanda

KARTANEWS.COM, BERAU – Sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Kalimantan Timur tidak hanya ditorehkan oleh kerajaan-kerajaan besar. 

Salah satu figur penting yang tercatat berani menantang kekuasaan Hindia Belanda adalah Raja Alam, penguasa Kerajaan Sambaliung di wilayah Berau pada paruh awal abad ke-19.

Pada masa Hindia Belanda, Kerajaan Berau dikenal sebagai salah satu kekuatan politik utama di kawasan pesisir timur Kalimantan. 

Pengaruh Kerajaan Banjar yang menyerahkan Berau kepada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1787 menjadi pintu masuk kekuasaan kolonial di wilayah tersebut. Namun, runtuhnya VOC justru memicu fragmentasi politik di Berau.

Sejumlah sumber sejarah mencatat bahwa wilayah Berau kemudian terbagi ke dalam beberapa kerajaan, di antaranya Gunung Tabur, Bulungan, dan Sambaliung. 

Kerajaan Sambaliung muncul sekitar dekade 1810-an dan dipimpin oleh Sultan Aliuddin Raja Alam, seorang bangsawan keturunan keluarga kerajaan Berau.

Dalam catatan kolonial, Sambaliung sebelumnya dikenal dengan nama Tanjung. Nama Sambaliung diyakini berasal dari gabungan kata “sembah” dan “liung” yang dimaknai sebagai simbol penolakan untuk tunduk kepada kekuasaan asing. 

Makna tersebut sejalan dengan sikap politik Raja Alam yang secara terbuka menentang dominasi Belanda.

Pusat kekuasaan Raja Alam berada di kawasan Tanjung dan wilayah yang kini dikenal sebagai Tanjung Redeb, serta menjadikan Batu Putih sebagai salah satu basis pertahanan. Wilayah kekuasaannya cukup luas dan strategis, terutama di jalur perdagangan pesisir timur Kalimantan.

Ketegangan antara Sambaliung dan pemerintah kolonial meningkat ketika Belanda berupaya memaksakan kontrak politik yang menempatkan kerajaan-kerajaan lokal sebagai negara bawahan. 

Berbeda dengan penguasa lain, Raja Alam menolak menandatangani perjanjian tersebut dan menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan.Sikap tersebut diperkuat oleh dukungan dari jaringan politik dan militer di kawasan pesisir. 

Raja Alam memiliki hubungan erat dengan komunitas Bugis di Tanjung Redeb yang dipimpin Panglima Limbuti, serta menjalin aliansi dengan kelompok Sulu yang dikenal memiliki kekuatan maritim di Selat Makassar. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga diperkuat melalui ikatan pernikahan.

Penolakan Raja Alam terhadap kekuasaan kolonial berujung pada tindakan militer. Pada 1834, pemerintah Hindia Belanda mengirim ekspedisi bersenjata ke Sambaliung di bawah komando perwira angkatan laut Belanda. Serangan difokuskan ke Batu Putih dan Tanjung Redeb, hingga akhirnya pasukan Raja Alam berhasil dikalahkan.

Raja Alam ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Untuk sementara, wilayah Sambaliung berada di bawah pengawasan penguasa Gunung Tabur yang dianggap lebih kooperatif terhadap pemerintah kolonial.

Namun, dinamika politik kembali berubah. Setelah melalui perundingan, Raja Alam menyatakan kesediaannya tunduk pada hukum kolonial. 

Pada 24 Juni 1837, ia bersama putranya mengucapkan sumpah setia kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebagai imbalannya, Raja Alam diizinkan kembali memerintah wilayah Batu Putih, meski status Sambaliung telah dilebur ke dalam wilayah Gunung Tabur.

Raja Alam memimpin hingga 1844 sebelum kekuasaannya dilanjutkan oleh para penerus. Meski akhirnya harus tunduk, keberaniannya dalam mempertahankan kedaulatan lokal menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Kalimantan Timur.

Nama Raja Alam kini dikenang sebagai simbol keberanian dan perlawanan, bahkan diabadikan sebagai nama satuan militer Batalyon Raider 613 yang bermarkas di Kalimantan Utara.